Sumur Mengering Sejak Dua Bulan Terakhir, Sebagian Warga Larangan Tokol Terpaksa Beli Tangki Air Rp140 Ribu untuk Bertahan Lima Hari

Kekeringan di Larangan Tokol Pamekasan memaksa warga rogoh Rp140 ribu demi air bersih, hanya cukup untuk kebutuhan lima hari selama musim kemarau.

MADURA FM - Musim kemarau tahun ini kembali menyisakan persoalan lama bagi warga Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, krisis air bersih yang memaksa sebagian rumah tangga mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Fenomena ini bukan sekadar cerita satu-dua keluarga, melainkan gambaran nyata bagaimana perubahan musim masih menjadi momok tahunan bagi warga di kawasan pesisir dan dataran rendah Pamekasan.

Salah satu warga yang terdampak, Tihah dari Dusun Tengah 1, menceritakan bahwa sumur miliknya sudah mengering sejak lebih dari dua bulan terakhir. Untuk bertahan, ia harus membeli satu tangki air seharga Rp140 ribu, yang hanya cukup memenuhi kebutuhan rumah tangganya selama kurang lebih lima hari. Artinya, dalam sebulan, biaya yang harus ia keluarkan khusus untuk air bersih saja bisa mencapai sekitar Rp840 ribu jumlah yang cukup besar bagi warga desa dengan penghasilan pas-pasan, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan pokok lain yang juga harus dipenuhi di tengah keterbatasan ekonomi.

1. Persoalan Tahunan yang Belum Terselesaikan

Kondisi ini disebut bukan hal baru. Warga setempat mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber air memang menjadi siklus tahunan yang selalu berulang setiap musim kemarau tiba, seiring menyusutnya debit air tanah di wilayah tersebut. Setiap tahun, pola yang sama terus terjadi, sumur-sumur warga yang mengandalkan air tanah dangkal perlahan menyusut debitnya begitu curah hujan berkurang drastis, hingga akhirnya benar-benar kering di puncak kemarau.

Menariknya, tidak semua warga merasakan dampak yang sama beratnya. Sulaiman, warga Dusun Tengah 2, mengaku sumurnya masih mampu mencukupi kebutuhan keluarganya sepanjang musim kemarau tahun ini tanpa harus membeli air tambahan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi geologis dan kedalaman sumber air antarwilayah, bahkan dalam satu desa yang sama, bisa sangat bervariasi sehingga dampak kekeringan pun tidak merata dirasakan setiap keluarga.

Sulaiman memperkirakan kondisi sumber air di kawasan itu baru akan kembali normal sekitar November hingga Desember mendatang, bertepatan dengan datangnya musim penghujan. Sampai saat itu tiba, warga yang sumurnya sudah kering seperti Tihah masih harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan air harian mereka.

2. Bantuan Mengalir, tapi Bersifat Sementara

Untuk meringankan beban warga, bantuan air bersih pun mengalir dari beberapa pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa Larangan Tokol, serta Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP). Kolaborasi lintas pihak ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak kekeringan, meski sifatnya masih berupa bantuan darurat dan bukan solusi permanen.

Salah satu titik distribusi berada di Masjid An-Nur, Dusun Tengah 2, di mana warga bebas mengambil air sesuai kebutuhan tanpa sistem jatah. Menurut Sulaiman, pengambilan bantuan air di lokasi tersebut berjalan cukup adil karena tidak ada pembatasan jumlah pengambilan bagi masing-masing keluarga.

"Warga tidak dijatah untuk mengambil air, bisa mengambil sepuasnya dan Alhamdulillah semua warga kebagian bantuan air," ujarnya.

Meski demikian, pola bantuan semacam ini tetap memiliki keterbatasan. Volume air yang didistribusikan bergantung pada ketersediaan pasokan dari pihak penyalur, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu waktu jumlahnya berkurang jika permintaan dari warga terus meningkat seiring kemarau yang berkepanjangan.

3. Beban yang Berulang Setiap Tahun

Meski bantuan tersebut cukup membantu, persoalan mendasarnya tetap belum terselesaikan, setiap tahun, ketika kemarau datang, warga kembali dihadapkan pada pilihan sulit antara menahan kebutuhan air atau merogoh kocek lebih dalam. Siklus ini terus berulang tanpa ada solusi jangka panjang yang benar-benar menyentuh akar masalahnya, yakni minimnya sumber air alternatif yang tahan terhadap musim kemarau panjang.

Bagi sebagian warga, kondisi ini bahkan sudah dianggap sebagai bagian dari "tarif tahunan" yang harus mereka bayar setiap kali kemarau tiba sebuah kenyataan yang cukup ironis mengingat air bersih semestinya menjadi kebutuhan dasar yang mudah diakses, bukan barang yang harus diperjuangkan dengan biaya tambahan setiap tahun.

Sumber: diolah dari kabarmadura.id